Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mengaku kesulitan menertibkan keberadaan pengamen dan pengemis di wilayahnya, terutama yang beroperasi di angkutan umum. 

Sudah banyak laporan keberadaan pengamen dan pengemis di angkutan umum yang meresahkan penumpang

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ismu Taryono, mengakui, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya pengamen dan pengemis dengan berbagai modus di dalam angkutan umum sulit untuk ditertibkan.

“Sudah banyak laporan keberadaan pengamen dan pengemis di angkutan umum yang meresahkan penumpang. Kami sudah bekerja sama dengan polisi, Satpol PP, dan Dishub melakukan razia. Tapi, nyatanya tetap saja marak,” kata Ismu, Sabtu (15/11).

Menurut Ismu, keberadaan PMKS di beberapa titik yang menjadi lokasi mangkalnya PMKS diklaim sudah bersih dari PMKS. ”Ya, kalau kita lihatkan sudah mulai berkurang di beberapa titik yang rawan PMKS. Makanya mereka beralih ke angkutan umum,” ucapnya.

Agar tidak kembali ke jalan, lanjut Ismu, sebanyak 700 PMKS yang terjaring selama Januari-Oktober langsung dikirim ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembekalan dan pelatihan selama enam bulan.

”Mereka kita tertibkan, setelah itu diberikan pelatihan seperti kursus menjahit, berhias, dan sebagainya, setelah itu mereka dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Tapi, bila memang sudah meresahkan, kami akan bekerja sama dengan polisi untuk kembali melakukan razia,” tuturnya.

Yeni (32), salah satu penumpang Metromini B 91 jurusan Batusari-Grogol, menuturkan, dirinya sering takut jika naik angkutan umum. Pasalnya, banyak pengamen yang memaksa meminta uang kepada penumpang.

“Mereka (pengamen) meminta secara paksa sudah seperti preman. Kalau tidak dikasih terus maksa sampai dikasih sambil marah-marah,” ujar Yeni.